Nikmati Manfaat Subsidi Bersama KPR BRI Syariah

April 30, 2010
Kamis, 22 Oktober 2009

JAMBI - BRI Syariah melalui program KPR BRI Syariah memberikan solusi bagi anda untuk mengajukan kredit pemilikan rumah. Bekerjasama dengan Kementrian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Bapertarum – PNS, BRI Syariah menawarkan kepemilikan rumah idaman pertama dengan memanfaatkan subsidi dari Kemenpera dan Bapertarum-PNS.

Jika saat ini Anda tengah bingung memilih lembaga pembiayaan kepemilikan rumah yang tepat dan sesuai dengan keinginan? BRI Syariah menawarkan solusinya. Berbagai keunggulan program ditawarkan berupa Subsidi Uang Muka (SUM) dari Kemenpera sampai dengan Rp.8,5 juta bagi masyarakat umum, dengan harga rumah sehat sederhana (RSh) maksimum Rp 55 juta. Bantuan Uang Muka (BUM) dari Bapertarum-PNS sampai dengan Rp 1,8 juta bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), cicilan tetap hingga 15 tahun.

Selain itu BRI Syariah juga menawarkan program KPR BRI Syariah yang terbuka untuk umum, dengan jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.

“Kami telah membuat kerjasama dengan 5 developer terbesar di Jambi seperti NGK, PSP, Darmawangsa, CV Bakti, Saindo, yang sedang dalam proses dan mudah-mudahan awal bulan depan sudah bias terealisasi” ujar Joko, Account Officer BRI Syariah Cabang Jambi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, The Hok Jambi.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keistimewaan dari program KPR BRI Syariah ini berupa cicilan perbulan yang tetap hingga jatuh tempo, dan kelebihan ini hanya ada di pembiayaan kepemilikan Rumah BRI Syariah. Ia juga mengatakan untuk memperluas ekspansinya tahun depan BRI Syariah akan membuka cabangnya di kawasan Sipin Jambi, Sungai Bahar, dan muara Bungo.

BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakant Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Dengan program tersebut anda dapat segera mewujudkan impian memiliki rumah idaman untuk keluarga dengan lebih tenang dan pasti. Untuk informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke BRI Syariah Cabang Jambi di Jl. Jend. Sudirman, The Hok Jambi.(www.jambiekspres.co.id)


Plus Minus KPR Syariah

April 30, 2010

Plus Minus KPR Syariah

Selain sandang dan pangan, papan (rumah) adalah salah
satu kebutuhan pokok yang semestinya terpenuhi.
Sayangnya harga rumah tetap saja relatif mahal bagi
sebagian besar masyarakat. Tipe apapun yang akan
dibeli, biasanya selalu saja tidak terjangkau untuk
dibeli secara tunai. Menangkap kondisi tersebut,
banyak sekali bank yang berlomba menawarkan kredit
kepemilikan rumah (KPR) dengan berbagai macam
variasinya. Bahkan karena terlalu banyak jumlah bank
yang menawarkan KPR, untuk menentukan pilihan bank
yang akan dipakai, konsumen tidak hanya memerlukan
informasi yang lengkap dan akurat tapi juga harus
mempuyai keahlian khusus.

Selain KPR yang ditawarkan oleh bank konvensional
(BK), belakangan juga muncul KPR yang ditawarkan oleh
bank syariah (BS) dengan berbagai macam penyebutannya.
Ada yang menyebut dengan istilah KPR Syariah,
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, dan ada juga
yang menamakan Pembiayaan KPR Syariah. Dalam tulisan
ini, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya digunakan
istilah KPR Syariah. Dengan munculnya KPR syariah,
maka akan semakin banyak pilihan bagi para calon
nasabah untuk mewujudkan cita-cita mempunyai rumah,
baik melalui BK maupun BS.

KPR Syariah
Mendengar istilah KPR, secara otomatis selalu
terbayang adanya suatu kredit dengan jangka waktu yang
relatif panjang, paling tidak mencakup jangka waktu
lima tahun atau lebih. Karena itu, memilih KPR yang
akan digunakan harus dilakukan secara cermat dan
teliti. Salah menentukan pilihan akan membuat konsumen
menanggung beban dalam jangka waktu yang panjang.

Pada prinsipnya, ada dua akad yang dapat digunakan
dalam transaksi KPR syariah yaitu murabahah (jual
beli) dan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) atau yang
sering disebut dengan istilah sewa beli. KPR syariah
yang sekarang ditawarkan sebagian besar BS masih
menggunakan akad murabahah. Dengan prinsip murabahah,
bank akan membeli rumah, kemudian, rumah tersebut
dijual kembali kepada nasabah dengan pembayaran secara
angsuran. Sedangkan dengan prinsip IMBT, bank akan
menyewakan rumah selama jangka waktu tertentu, dan
pada masa akhir sewa bank akan menjual rumah dimaksud
kepada nasabah.

Penggunaan KPR syariah dengan prinsip IMBT masih
sangat jarang dipraktekkan. Bahkan, mungkin sampai
dengan sekarang bisa dikatakan belum ada BS yang
menjual produk KPR dengan prinsip IMBT. Salah satu
kendala yang dihadapi adalah ketidakjelasan dalam
aspek hukum positif. Dengan prinsip IMBT, selama
jangka waktu pembiayaan, nasabah akan berstatus
sebagai penyewa. Sementara itu, nasabah menghendaki
sama seperti di KPR konvensional, yaitu sertifikat
rumah sejak awal pembiayaan telah atas nama nasabah.

Karena itu, menjadi agak aneh karena nasabah berstatus
penyewa atas barangnya sendiri. Hal ini menimbulkan
keraguan pada sebagian BS unruk menjual KPR dengan
prinsip IMBT. Hingga kini, persoalan tersebut belum
memperoleh jawaban yang meyakinkan dari aspek hukum
positif.

Syariah Versus konvensional
KPR syariah pada dasarnya mempunyai fungsi hampir sama
dengan KPR konvensional yang selama ini telah dikenal.
Yaitu, sebagai salah satu pembiayaan yang bertujuan
untuk membantu para nasabah mewujudkan cita-cita
memiliki rumah sendiri. Kalau begitu apa yang
membedakan antara KPR syariah dengan KPR konvensional
? Untuk memudahkan pemahanan tentang kedua jenis KPR
dimaksud, tabel di bawah ini dapat membantu pemahaman
perbedaan antara KPR konvensional dengan KPR syariah.

Dari tabel tersebut, terlihat banyak perbedaan antara
KPR konvensional dengan KPR syariah. Hal yang bersifat
sangat prinsip dan mendasar adalah prinsip transaksi.
Prinsip transaksi adalah konsep dasar yang melandasi
terjadinya suatu transaksi. Prinsip transaksi KPR
konvensional adalah pinjam meminjam uang antara bank
dengan debitur yang digunakan untuk membeli rumah.
Sedangkan prinsip transaksi KPR syariah adalah jual
beli, dalam hal ini BS sekaligus akan berfungsi
sebagai pembeli dan penjual.

Pada awal transaksi, BS bertindak sebagai pembeli
rumah yang dikehendaki oleh end user, yaitu nasabah
pembiayaan. Selanjutnya setelah rumah tersebut dibeli,
BS akan menjual kembali rumah dimaksud kepada nasabah
end user dengan pembayaran bertahap. Dalam transaksi
kedua, BS akan bertindak sebagai penjual, sedangkan
nasabah sebagai end user akan bertindak sebagai
pembeli.

Perbedaan dasar prinsip transaksi tersebut
mengakibatkan implikasi yang sangat panjang pada
proses-proses transaksi selanjutnya. Di antaranya
adalah : Pertama, jumlah angsuran yang tetap. Dalam
suatu transaksi jual beli, begitu telah disepakati
harga jual beli barang, yaitu harga beli bank ditambah
dengan suatu tingkat keuntungan margin tertentu dan
cara pembayaran. Artinya, kesepakatan itu melekat dan
tidak boleh diubah sepihak, baik oleh bank maupun
nasabah. Konsekuensinya, berapapun suku bunga yang
terjadi di pasar, angsuran KPR syariah dengan prinsip
transaksi murabahah tidak akan berubah. Jumlah
angsuran selalu tetap sampai dengan akhir jangka waktu
pembiayaan.

Kondisi angsuran dengan jumlah tetap ini jelas sangat
berbeda dengan KPR konvensional yang selama ini telah
dikenal. Dalam KPR konvensional, review bunga selalu
dipersyaratkan dalam perjanjian kredit. Dengan adanya
klausa bahwa bank boleh melakukan review bunga,
biasanya untuk menarik calon nasabah BK akan
memberikan suku bunga yang rendah pada awal periode
pembiayaan sehingga jumlah angsurannya menjadi lebih
kecil.

Selanjutnya, sesuai dengan kondisi suku bunga pasar BK
akan melakukan penyesuaian suku bunga dimaksud
sehingga jumlah angsuran menjadi tidak tetap. Pada
umumnya, seperti halnya harga barang-barang di
Indonesia, jumlah angsuran naik itu sudah sering
terjadi. Sedangkan yang sangat jarang terjadi adalah
adanya penurunan jumlah angsuran, meskipun suku bunga
pasar sedang mengalami penurunan.

Karena itu, meskipun saat entry point atau pada saat
awal pembiayaan nasabah bisa mendapatkan suku bunga
KPR yang relatif murah sehingga jumlah angsuran
relatif menjadi kecil.Namun, yang perlu disadari
adalah angsuran yang murah tersebut tidak akan
berlangsung sampai dengan akhir jangka waktu
pembiayaan.

Kedua, jumlah angsuran yang relatif lebih besar.
Mengingat bahwa jumlah angsuran KPR syariah adalah
tetap sampai dengan berakhirnya jangka waktu
pembiayaan, pada umumnya margin yang ditetapkan oleh
BS telah mempertimbangkan economic value added yang
akan diterima nasabah setelah menerima KPR syariah.
Dengan demikian, pada saat entry point di awal periode
pembiayaan, jumlah angsuran KPR syariah umumnya akan
relatif sedikit lebih mahal dibandingkan dengan KPR
konvensional.

Meskipun jumlah angsuran mnjadi salah satu faktor yang
dipertimbangkan dalam memilih KPR, tapi kurang tepat
jika saat akan menentukan pilihan KPR dilakukan dengan
cara membandingkan jumlah angsuran antara KPR
konvensional dengan KPR syariah. Hal ini dikarenakan
KPR syariah angsurannya tetap sementara yang
konvensioanl berfluktuasi.

Ketiga, Menghilangkan rasa was-was kekhawatiran jumlah
angsuran. Implikasi berikutnya dengan menggunakan KPR
syariah adalah menghilangkan perasaan akan
kekhawatiran adanya kenaikan angsuran. Perubahan
jumlah angsuran yang sangat signifikan pernah terjadi
pada awal 1988 — awal krisis perbankan nasional.
Banyak sekali nasabah KPR konvensional yang terpaksa
merelakan rumahnya untuk dilelang karena sudah tidak
mampu lagi membayar angsuran yang naik secara tajam.

Kondisi yang hampir sama dengan 1998 juga terjadi pada
masa sekarang, meskipun jumlah kenaikan angsuran tidak
setajam pada 1998 silam. Suka atau tidak suka, nasabah
KPR syariah pada akhir-akhir ini mengalami dampak
adanya perubahan suku bunga. Ketika ditawarkan dulu,
suku bunga masih berkisar antara 12 persen – 13 persen
per tahun. Kini, setelah mengalami penyesuaian, suku
bunga menjadi 16 persen hingga 18 persen per tahun.
Kenaikan itu otomaris berpengaruh pada jumlah angsuran
yang harus dibayar nasabah.

Perasaan was-was seperti itu dapat dihindari jika
nasabah memilih menggunakan KPR syariah. Keunggulan
KPR yariah, bisa diangsur dalam jumlah tetap hingga
akhir masa pembayaran. Kenyataannya, dengan jumlah
angsuran tetap, umumnya seiring bertambahnya waktu,
penghasilan/gaji nasabah mengalami peningkatan.

Penutup
Baik KPR syariah maupun konvensional mempunyai
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk nomimal
pembiayaan dan jangka waktu yang sama, KPR
konvensional bisa menawarkan angsuran yang relatif
murah dibandingkan dengan KPR syariah. Namun pada
umumnya hal itu hanya terjadi di awal-awal periode
pembiayaan saja. Untuk periode tahun berikutnya,
jumlah angsuran KPR konvensional bisa saja menjadi
lebih besar dibandingkan dengan KPR syariah. Dengan
demikian nasabah bisa menjadi tidak tenang memikirkan
kemungkinkan adanya kenaikkan tersebut.

Sedangkan dengan KPR syariah, untuk jumlah pembiayaan
dan jangka waktu yang sama, nilai angsurannya relatif
lebih besar dibandingkan KPR konvensional. Namun,
jumlah angsuran itu akan tetap hingga akhir jangka
pembiayaan. Dengan demikian nasabah menjadi tenang dan
tidak perlu pusing dan was-was memikirkan kemungkinkan
adanya kenaikkan angsuran.

Terlepas dari plus minus masing-masing KPR di atas,
akhirnya yang akan menentukan pilihan adalah
masing-masing nasabah. Apakah tetap akan menggunakan
KPR konvensional seperti yang pada umumnya sekarang
digunakan, atau akan memilih KPR syariah dengan segala
kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sutrisno Mukayan, Akt MM
Pemimpin cabang BRISyariah Cab Mampang


Kuartal I 2010, KPR BRI Syariah Tembus Rp 20 M

April 30, 2010

Monday, 26 April 2010

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru terus menggenjot kucuran pembiayaannya di sektor properti. Hingga kuartal I 2010, realisasi pembiayaan untuk perumahan atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp 20 miliar.

”Rata-rata transaksi KPR kami sekitar Rp 5 miliar per bulannya. Kami targetkan tahun ini realisasi KPR bisa tembus Rp 80 miliar. Sejauh ini kami tetap optimis karena 4 bulan pertama tahun ini realisasi sudah sekitar Rp 20 miliar,” ujar Kepala BRI Syariah Pekanbaru, Giyantoro, kepada riaubisnis.com, Senin (26/4/2010) di ruang kerjanya.

Giyantoro optimis realisasi pembiayaan perumahannya bisa mencapai target hingga akhir tahun ini. Untuk itu, ia terus sosialisasikan skim pembiayaan KPR BRI Syariah kepada para nasabahnya. Pihaknya juga menggandeng beberapa pengembang berpengalaman.

Meski diakuinya kalau BRI Syariah Pekanbaru terbilang pemain baru di bisnis properti khususnya perumahan. Maklum, baru terhitung November tahun lalu bank pelat merah ini melayani pembiayaan perumahan di Riau. Makanya, kini BRI Syariah Pekanbaru gencar melakukan sosialisasi.

”Kami memang baru melayani KPR sejak November tahun lalu. Tapi lonjakannya sudah 100 persen karena minat masyarakat cukup tinggi dan bisnis properti yang juga terus tumbuh di Riau membuat kami yakin skim KPR BRI Syariah bisa sukses di Riau,” papar Giyantoro.

Skim KPR milik BRI Syariah berbeda dengan skim KPR perbankan pada umumnya. Kalau perbankan umumnya mengacu sistem bunga di pasaran untuk menetapkan besarnya skim KPR mereka, BRI Syariah justru menerapkan sistem margin dengan besaran cicilan tetap, dan itu adalah keunggulan dari KPR milik BRI Syariah.

”Keuntungan skim KPR BRI Syariah yakni besarnya cicilan tetap hingga akhir masa pelunasan sehingga nasabah tak perlu khawatir ketika resesi ekonomi cicilannya membengkak, Kami juga menetapkan margin yang proporsional sehingga tak memberatkan nasabah,” pungkasnya. (*) Zuprianto | Edited by Mukhtar. Sumber : riaubisnis,com


Belum Punya Rumah? Kenapa Tidak Pakai KPR iB Saja !

Februari 13, 2010

Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang bahkan menjadi kebutuhan bagi yang sudah berkeluarga karena rumah adalah tempat melepas penat dan bertemu orang-orang terkasih setelah sibuk bekerja atau beraktivitas seharian. Namun harga rumah yang membumbung tinggi menyebabkan jarang orang yang mampu membeli rumah secara tunai sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dapat dipilih. Dan salah satu penyedia jasa untuk angsuran pembelian atau penyewaan rumah adalah bank. Di bank syariah, tersedia beragam Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB) yang bisa dipilih sesuai kebutuhan: KPR iB jual beli, KPR iB sewa, KPR iB sewa beli dan KPR iB kepemilikan bertahap. Namun yang banyak ditawarkan oleh bank syariah adalah skema jual beli dan skema sewa beli. Pembiayaan pemilikan rumah iB (KPR iB) dijalankan dengan prinsip Murabahah. Istilah Murabahah dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah. Pihak bank syariah akan membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga barang tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. KPR iB dengan skema jual beli memberi kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naiknya angsuran apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar karena besarnya nilai angsuran tetap sampai masa angsuran selesai. Harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah. Misalnya, harga beli rumah sebesar Rp100 juta. Untuk jangka waktu 5 tahun, bank syariah misalnya mengambil keuntungan/margin sebesar Rp50 juta. Maka harga jual rumah kepada nasabah untuk masa angsuran 5 tahun adalah sebesar Rp150 juta. Angsuran yang harus dibayar nasabah setiap bulan adalah Rp150 juta dibagi 60 bulan = Rp2,5 juta. KPR iB dengan skema sewa beli memberi opsi kepada nasabah untuk menyewa rumah yang diinginkannya dan akhirnya dapat ia miliki di akhir masa sewa. Dalam skema ini, harga sewa ditentukan secara berkala berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Umumnya digunakan untuk pembiayaan KPR iB berjangka waktu panjang, misalnya 15 tahun. Dalam 2 tahun pertama biaya sewa rumah misalnya ditetapkan sebesar Rp1,5 juta per bulan. Untuk 2 tahun kedua disepakati sebesar Rp2 juta per bulan, begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya harga akan direview dan ditetapkan biaya sewa per bulannya. Pada akhir tahun ke-15 nasabah dapat membeli rumah yang disewa, misalnya dengan harga Rp20 juta. Untuk kedua jenis KPR iB tersebut maupun jenis lainnya, nasabah juga diuntungkan ketika ingin melunasi angsuran sebelum masa kontrak berakhir. Karena bank syariah tidak akan mengenakan pinalti. Jadi, bagi Anda yang membutuhkan rumah idaman, jangan ragu ke bank syariah terdekat untuk memperoleh KPR iB. Beragam pilihan, semua menguntungkan. (iB Lifestyle@ib.eramuslim.com)


KPR Syari’ah Tawarkan Solusi Bagi Krisis di Amerika

September 27, 2009

Tulisan oleh Yusuf Talal DeLorenzo
08 Mei 2009

Washington, DC – Model dan pertumbuhan sektor keuangan syariah– satu-satunya sistem keuangan di dunia dewasa ini yang berdasarkan ajaran agama– mungkin bisa memberikan peluang baru bagi keluarga Amerika Muslim maupun non-Muslim.

KPR syari’ah telah berjalan di hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat.

Meski model bisnisnya bebas bunga, lembaga penyedia KPR syari’ah, seperti halnya lembaga keuangan konvensial, sebenarnya tak berseberangan dengan kapitalisme modern.

Meski tentu saja ada beberapa perbedaan.

Pinjaman dalam ekonomi Islam adalah tindak kedermawanan, bukan kegiatan bisnis. Hutang dengan demikian tidak bisa dimaanfaatkan untuk mengeruk keuntungan. Sebaliknya, sistem pembiayaan syari’ah menggunakan model partisipatif sehingga semua pihak yang terlibat menjadi mitra yang akan berbagi baik resiko maupun keuntungan bersama-sama, tanpa ada jaminan bahwa laba akan selalu ada.

Dengan mengharamkan bunga, model pembiayaan syariah sesungguhnya memberikan keuntungan karena kemitraan yang dibangun oleh model ini mendorong pengelolaan aktif, akuntabilitas, tanggung jawab, dan pengawasan bersama.

Dalam KPR Syari’ah, bank Islam dan nasabah-mitranya membeli aset rumah bersama-sama sebagai co-investor. Jadi, jika bank penyedia kredit konvensional mendapatkan keuntungan dari bunga, lembaga penyedia KPR syari’ah mendapatkan keuntungan dari perjanjian kepemilikan bersama tersebut yakni dari uang sewa yang dibayarkan nasabah sebagai imbalan atas jasa bank memberikan hak tinggal kepadanya di rumah yang mereka beli. Jumlah uang sewa ini tentu disesuaikan dengan hak bank atas properti tersebut.

Pembayaran “sewa plus ekuitas” seperti ini sebetulnya sama dengan pembayaran “modal plus bunga”. Ketika nasabah-mitra mengambil kepemilikan penuh terhadap rumah, pembayaran sewa kepada bank pun dihentikan.

Karena KPR syari’ah diberikan kepada pembeli pertama yang tidak mempertimbangkan kredit konvensional baik karena alasan relijius atau keuangan, sektor ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meluasnya layanan mereka di pasar AS, bahkan saat peluang kerja semakin menurun dan krisis ekonomi menimpa negara ini.

Tiga lembaga penyedia KPR syariah di AS (Devon Bank di Chicago, Guidance Residential di Virginia dan Bank yang berbasis di Michigan University) melaporkan bahwa transaksi bisnis mereka dalam dua bulan pertama tahun 2009 lebih banyak dibandingkan dua bulan pertama tahun sebelumnya. Devon Bank bahkan melaporkan bahwa transaksi bisnisnya paling tidak mencapai dua kali lipat.

Karena mempertahankan konsep kemitraan dan pembagian risiko inilah, KPR Syari’ah lebih atraktif bagi pembeli rumah di Amerika karena ia menggunakan kontrak tanpa jaminan. Ini berarti bank hanya akan mengambil rumah jika rumah sang nasabah dinyatakan dalam status sita. Memang ada beberapa penyedia kredit konvensional yang melakukan hal seperti ini di beberapa negara bagian, tetapi pemberian kontrak tanpa jaminan dilakukan oleh semua lembaga penyedia KPR syariah di setiap negara bagian di mana mereka beroperasi. Jadi meski harga rumah tersebut jatuh jauh di bawah nilai kredit yang diberikan, lembaga penyedia KPR syari’ah tidak bisa menyita aset lain yang dipunyai pemilik rumah.

Lembaga pembiayaan syari’ah juga terbukti lebih suka untuk menjadwal ulang kredit daripada melakukan penyitaan. Tiga lembaga pembiayaan syariah terbesar di Amerika Serikat melaporkan, misalnya, bahwa “tingkat kasus gagal bayar kredit syari’ah kurang dari setengah kasus gagal bayar kredit konvensional”.

Tak hanya menampilkan kasus penyitaan rumah yang rendah, kesediaan untuk menjadwal ulang kredit, serta berfungsinya lembaga pembiayaan yang relatif kecil (investasi tahunan ketiga lembaga keuangan syariah terbesar di AS ini masing-masing hanya mencapai kurang dari satu juta miliar dolar), lembaga pembiayan syariah juga merupakan cermin dari berfungsinya filosofi dasar kemitraan dan tanggung jawab bersama.

Mungkin sudah saatnya nilai etika dan agama masuk kembali ke dunia bisnis perbankan, khususnya dalam sektor pembiayaan rumah. Pada tahun 2009, ketika dunia mencari solusi untuk menyelesaikan krisis keuangan global dan keluarga-keluarga di Amerika mengkhawatirkan masalah pembiayaan rumah mereka, sektor pembiayaan syariah, seperti bisnis sukses lainnya, harus mengambil keuntungan dengan berbagi pengetahuannya dengan yang lain.

* Yusuf Talal DeLorenzo adalah kepala bagian pembiayaan syari’ah di Shariah Capital Inc di AS. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 8 Mei 2009, http://www.commongroundnews.org


Kronologis Krisis Subrime Mortgage

September 27, 2009

Rendahnya suku bunga di AS dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2004, melonggarnya ketentuan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan persaingan antara lembaga penyalur kredit, telah meningkatkan penyaluran KPR ke masyarakat dengan creditworthiness yang rendah (subprime borrower).

Penyaluran KPR untuk nasabah subprime yang pada tahun 2002 hanya mencapai $213 miliar, meningkat menjadi $665 miliar pada tahun 2005. Di pihak lain, sekuritisasi dengan agunan berbasis KPR subprime terus meningkat melalui financial engineering yang dikemas dalam bentuk Asset Backed Securities (ABS) dan Collateralized Debt Obligation (CDO).

Besarnya potensi keuntungan yang diraih dari sekuritisasi subprime mortgage mendorong beberapa lembaga keuangan besar masuk bisnis ini termasuk Bear & Sterns, HSBC, dan Citigroup. Kemasan produk CDO menjadi semakin menarik karena memperoleh rating yang tinggi dari lembaga pemeringkat termasuk Standard and Poor’s dan Moody’s. Imbal hasil yang tinggi juga menarik minat investor dari banyak negara untuk membeli CDO tersebut.

Selama tahun 2003-2007 penerbitan ABS dan CDO yang beragunan subprime mortgage meningkat tajam sehingga pada tahun 2006 mencapai lebih dari $450 miliar.

Mengapa bisnis yang terkait subprime mortgage cepat berkembang menjadi krisis global?

Sebagian besar dari KPR menggunakan Adjustable Rate Mortgage (ARM) yang suku bunganya tetap pada beberapa tahun pertama dan selanjutnya menyesuaikan dengan suku bunga pasar. Dengan risiko kredit nasabah subprime yang cukup tinggi maka suku bunga yang dibebankan adalah ARM ditambah margin tertentu.

Sejalan dengan tren suku bunga yang meningkat sejak pertengahan tahun 2004, beban pembayaran angsuran nasabah subprime menjadi semakin berat. Hal itu menyebabkan mereka tidak lagi mampu membayar sehingga menimbulkan kredit macet yang terus meningkat
.
Pada saat yang hampir bersamaan, harga sektor properti AS juga jatuh. Akibatnya, lembaga keuangan penyalur KPR banyak yang merugi, bahkan beberapa di antaranya gulung tikar. Pada pertengahan tahun 2007, akumulasi permasalahan kredit macet sektor perumahan di AS memuncak dan akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global.

Kredit macet yang meningkat tinggi menyebabkan investor menilai ulang investasinya di CDO karena semakin menurunnya nilai agunan dari surat berharga tersebut. Harga CDO pun merosot tajam. Sementara itu, rentetan kerugian yang dialami lembaga penyalur KPR mengakibatkan harga sahamnya juga berjatuhan di bursa saham AS yang merembet ke seluruh saham di sektor keuangan terutama perbankan.

Kejatuhan harga saham di AS pada gilirannya berimbas dalam skala global terutama harga saham lembaga keuangan di luar AS yang memiliki eksposur, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap CDO. Investor global yang menyadari memiliki eksposur terhadap CDO juga serentak menilai ulang risiko investasinya (repricing of risk). Akibatnya, terjadi pengalihan dana besar-besaran dari aset keuangan yang dipandang berisiko ke aset yang relatif aman seperti obligasi pemerintah AS (flight to quality).

Krisis kepercayaan terhadap CDO meluas sehingga menyebabkan lembaga keuangan penyalur KPR dan perusahaan penerbit commercial paper yang beragunan aset atau ‘Asset Backed Commercial Paper’ (ABCP) semakin sulit memperoleh dana di pasar kredit. Hal tersebut terjadi karena investor banyak yang menolak memperpanjang penempatan dana di ABCP. Sektor perbankan sebagai penjamin ABCP harus mengambil alih pemenuhan dana dari penyalur KPR yang pada gilirannya membebani neraca bank. Perkembangan tersebut menyebabkan ketatnya pasar uang antarbank khususnya yang bertenor 3 bulan.

Langkah Federal Reserve menurunkan suku bunga pada Agustus 2007 dan injeksi likuiditas melalui koordinasi dengan sejumlah bank sentral lain dalam jumlah besar hanya mampu meredam gejolak pasar keuangan sesaat.

Kejatuhan harga rumah yang terus berlanjut, ketidakstabilan di pasar keuangan, dan ketatnya standar penyaluran KPR pada gilirannya menekan konsumsi masyarakat AS. Selain itu, sektor manufaktur juga mulai terkena imbas dari melemahnya konsumsi sehingga mendorong gelombang pemutusan hubungan kerja. Di pihak lain, sejumlah lembaga keuangan termasuk bank-bank investasi AS terkemuka melaporkan kerugian yang cukup besar dari bisnis CDO dan sampai akhir tahun 2007 total kerugiannya melampaui $100 miliar. Menjelang akhir tahun 2007 ekonomi AS pun semakin dibayangi resesi sehingga tekanan di pasar keuangan global terus berlanjut.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2007-Bank Indonesia


Publikasi KPR BRI Syariah iB

September 26, 2009

KPR BRI Syariah


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.